Sejarah Panjang Lahan Perkantoran Bumi Praja Laworoku

Muna Barat adalah daerah pemekaran Kabupaten Muna yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014.

Namun sebelum beleid tersebut disahkan Pemda Muna wajib melengkapi dokumen pendukung sebagai syarat pemekaran, salah satunya ketersediaan lahan untuk lokasi perkantoran dan perkotaan. Luas lahan yang dibutuhkan adalah 250 hektare.

Namun sebelum itu, lahan yang dimaksud sebagai tempat perkantoran ini awalnya direncanakan sebagai lahan kota terpadu mandiri. Kota terpadu mandiri ini merupakan salah satu program Pemda Muna pada waktu itu.

Inilah salah satu cikal bakal atau awal sejarah adanya lahan Perkantoran Bumi Praja Laworoku.

Sekitar Tahun 2008 sampai 2009 Pemda Muna memiliki program Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang ditempatkan di Desa Wandoke, Lakalamba, Marobea dan Laworo (Nihi dua). Lahan yang dibutuhkan untuk program KTM tersebut seluas 150 hektare.

Program ini disambut baik oleh beberapa desa dan mereka siap menyediakan lahan. Saat itu program KTM ini ditalangi langsung oleh La Ode Leo Irawan dimana saat itu ia menjabat sebagai Kepala Desa Wandoke.

Mereka beranggapan program KTM ini mampu memberikan dampak positif terhadap tingkat pembangunan dan perekonomian di sekitar wilayah tersebut.

“Semangatnya kita saat itu, kalau jadi KTM di wilayah itu maka kampung ini pasti ramai,” katanya.

Setelah itu pihaknya mulai melakukan konsolidasi dan beberapa desa, seperti Desa Laworo (Nihi Dua), Desa Lakalamba, dan Wandoke. Masing-masing desa tersebut siap menyiapkan lahan untuk program KTM.

“Setelah ada lahan 150 hektare itu, tiga desa ini kembali melakukan rapat dan dihadiri oleh beberapa pejabat Kabupaten Muna. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa lahan 150 hektare ini siap dimanfaatkan untuk program KTM karena posisi lahan juga kosong tidak ada penghuninya,” jelas Irawan.

Namun dalam perjalanannya, kata Irawan, muncul informasi rencana pemekaran Kabupaten Muna Barat. Untuk mempercepat rencana pemekaran itu, Pemda Muna membutuhkan lahan untuk wilayah perkantoran dan perkotaan Muna Barat.

“Sudah, rapat lagi lah kita, Wandoke, Lakalamba, Marobhea, Laworo. Saat itu ada dua tokoh masyarakat di Marobhea yang menolak, namun ternyata lahan salah satu tokoh masyarakat tidak bersentuhan dengan areal itu dan satu menolak karena informasi pemekaran itu tidak benar. Namun setelah diberikan masukan bahwa ini untuk kepentingan daerah, akhirnya dia sepakat,” terangnya.

“Setelah kita rapatkan, kita sepakati semua. Jadi masyarakat di situ memang tidak ada lahannya mereka. Hanya saja di dalam perjalanannya setelah pengukuran ada lahannya mereka yang disentuh, mereka hanya minta dua hal, yakni kalau dia honor anaknya diterima dan kalau ada pekerjaan di dalam mereka dilibatkan. Itu saja. Toki palu. Tidak ada pertanyaan lain, seperti ganti rugi lahan itu. Itu permintaan masyarakat Wandoke, Marobhea, Lakalamba dan Laworo,” lanjut Irawan.

Sikap masyarakat yang bersedia lahannya dijadikan ibu kota, sebut Leo Irawan adalah salah satu masyarakat Desa Wandoke bernama La Ode Ndibale. Kebetulan waktu itu anaknya sudah masuk kuliah di Unhalu (Universitas Halu Oleo). Dia rela memberikan lahannya untuk perkantoran Bupati Muna Barat, asalkan anaknya diterima jadi tenaga honor jika selesai kuliah.

“Silahkan lahannya dipakai tapi ketika anaknya mau honor diterima. Dia juga kemarin itu tidak mau minta ganti rugi tanaman dari Pemda Mubar karena dari dulu dia sudah sepakat memberikan lahan itu untuk perkantoran, padahal dia punya sertifikat,” kata Leo Irawan.

Sementara itu, La Ode Andi Muna juga menjelaskan bahwa lahan perkantoran Bumi Praja Laworoku itu adalah lahan kosong. Ia juga salah satu tokoh yang menjadi aktor penentuan lahan perkantoran yang ditempatkan di Desa Lakalamba, Marobhea dan Laworo.

Kebetulan saat itu sekitar tahun 2009, Laode Andi Muna juga ikut menginisiasi beberapa pertemuan untuk penentuan lokasi perkantoran dan perkotaan sebagai syarat terbentuknya pemekaran Muna Barat.

Pertemuan itu dilakukan di beberapa wilayah di antaranya di Tiworo dan di aula kantor Bupati Muna yang dihadiri beberapa tokoh masyarakat dari Lawa Raya, Tiworo Raya dan Kusambi raya.

Dalam hal penentuan wilayah perkantoran tersebut sempat terjadi perbedaan pandangan yang mana, masyarakat Lawa menginginkan tempat perkantoran dan perkotaan itu ditempatkan di Lawa, begitu pula dari Tiworo dan Kusambi.

“Untuk mempertemukan keinginan keinginan tersebut maka diambil sebuah keputusan dengan pertimbangan analisis keseimbangan wilayah. Maka kita putuskan di pertengahan tiga wilayah besar, yakni di desa Marobhea, Lakalamba, Laworo dan Wandoke,” kata La Ode Andi Muna.

Selanjutnya, dalam pertemuan itu pula muncul kesepakatan bersama mengenai hibah lahan untuk perkantoran dan perkotaan seluas 250 hektare yang ditandai dengan penandatanganan berita acara.

“Karena itu sudah menjadi keputusan bersama untuk kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Mubar maka tidak boleh lagi ada oknum yang klaim-klaim,” tegas Andi Muna.

Kemudian sebagai bukti bahwa Pemda Muna telah menyiapkan lahan seluas 250 hektare untuk wilayah perkantoran dan perkotaan maka diterbitkan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 31 Tahun 2009 tertanggal 3 Februari 2009 tentang penunjukan tanah seluas 250 hektare sebagai lokasi Ibu Kota Kabupaten Muna Barat.

SK tersebut ditandatangani oleh Bupati Muna saat itu Ridwan Bae. Atas dasar itulah, syarat utama pemekaran terpenuhi dan layak untuk dimekarkan sebagai daerah otonomi baru.

Andi Muna mengungkapkan, pusat perkantoran Muna Barat ditempatkan di wilayah tersebut, karena lahan itu dalam kondisi kosong, dan lahan itu peninggalan leluhur. Jadi, kata dia, keliru juga kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim lahan di situ karena lahan itu lahir berdasarkan kesepakatan.

“Jadi kalau ada oknum secara personal merasa punya tanah, saya juga keberatan itu. Karena yang saya tahu itu lahan bukan milik siapa-siapa,” terang tokoh pemekaran Muna Barat ini.

Status Lahan Perkantoran Diturunkan Jadi APL

Sementara itu, Takari Abdullah menyebut, status lahan perkantoran yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemda Mubar sebagai syarat pemekaran ternyata sudah diturunkan statusnya dari kawasan hutan lindung menjadi areal peruntukan lainnya (APL).

Pada tahun 2009 Takari Abdullah, menjabat sebagai Sub Dinas Perencanaan Hutan Kabupaten Muna. Ia juga sempat menghadiri beberapa pertemuan terkait penentuan lahan perkantoran untuk syarat pemekaran Muna Barat.

Ia juga mengaku bahwa saat itu lahan yang dimaksud masih masuk lingkup Kabupaten Muna. Namun sebelum diserahkan sebagai syarat pemekaran untuk lahan perkantoran Muna Barat sudah diturunkan statusnya dari kawasan hutan lindung menjadi areal peruntukan lainnya (APL).

Takari juga tidak tahu persis kapan itu ditetapkan sebagai kawasan hutan dan diturunkan menjadi APL, yang mengetahui itu adalah di Dinas Kehutanan Provinsi Sultra yang membidangi pelepasan kawasan hutan.

Namun sepengetahuan dia, penurunan status kawasan itu bersama dengan pembukaan wilayah transmigrasi di Nihi Dua dan Nihi Satu. Karena pada saat sebelum ditunjuk menjadi kawasan transmigrasi harus melalui proses pelepasan kawasan menjadi APL baru bisa diambil untuk pemukiman transmigrasi.

“Jadi kesimpulan saya adalah lahan yang ditunjuk oleh Pemda Kabupaten Muna sebagai syarat pemekaran Muna Barat seluas 250 hektare sudah berstatus APL,” pungkasnya.