Take a fresh look at your lifestyle.
     

Polemik Lahan Perkantoran Bumi Praja Laworoku Mulai Temukan Titik Terang

203

Polemik permintaan ganti rugi lahan masyarakat di wilayah perkantoran Bumi Praja Laworoku oleh masyarakat Desa Lakalamba dan Marobhea, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat (Mubar) mulai menemukan titik terang.

Masyarakat yang merasa dirugikan sepakat melakukan mediasi dan diskusi bersama Pemda yang difasilitasi oleh Forkopimda Mubar.

Rapat tersebut dihadiri oleh kuasa hukum masyarakat Lakalamba, Pemda Mubar, Kapolres Muna, Dandim Muna dan Kejaksaan Negeri Muna. Pertemuan ini dilakukan untuk mencari solusi terkait tuntutan ganti rugi lahan masyarakat Lakalamba.

Masyarakat Desa Lakalamba, Safar Pou mengaku bahwa lahan tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu hingga saat ini. Warga juga, kata dia, tidak tahu jika lahan tersebut masuk sebagai lahan kawasan hutan produksi dan diturunkan statusnya menjadi areal peruntukan lain (APL).

Dalan kesempatan itu juga, Safar Pou turut mempertanyakan nasib sertifikat-sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) selama ini di areal Bumi Praja Laworoku.

“Lalu bagaimana dengan sertifikat yang diterbitkan jika status lahan masih hutan kawasan produksi dan APL. Sertifikat ini produk negara lalu kenapa sertifikat itu diterbitkan jika status lahan masuk kawasan,” kata Safar.

Safar juga menjawab pernyataan salah satu kepala OPD di media, yang menyampaikan bahwa lahan itu adalah lahan kawasan sehingga masyarakat yang mengolah lahan harus minta izin kepada pemerintah.

Menurut Safar, masyarakat tidak harus bertanya dulu dan minta izin jika mengolah lahan.

“Kemudian saya mau tanya pada yang bersangkutan, orang tua beliau atau kakek beliau dulu harus bertanya dulu sama pemerintah untuk mengolah lahan itu,” katanya.

Ia mengklaim, lahan kawasan yang dimaksud pemda tidak benar adanya. Sebab, orang tuanya telah berkebun sejak tahun 70-an.

“Jadi hati-hati lah menyampaikan pernyataan di media, apa berani Pemda mengatakan seperti itu di hadapan masyarakat kami, bapak berkebun di sini atas izin siapa pak. Berani nggak kira-kira itu,” tutur Safar.

Menanggapi hal itu, Pj Mubar, Bahri menjelaskan, lahan yang saat ini dibangunkan perkantoran merupakan lahan pemda yang sebelumnya masuk hutan kawasan dan kemudian terjadi penurunan status menjadi area peruntukan lain (APL).

Lalu, sebagai persyaratan mekarnya Muna Barat, Pemda Muna menyerahkan lahan tersebut sebagai aset. Dengan dasar itu, lahan perkantoran Bumi Praja Laworoku adalah milik Pemda Mubar.

Menurut Bahri, Pemda Mubar tidak bisa melakukan proses ganti rugi lahan kepada masyarakat yang mengkalim tanah di kompleks perkantoran Bumi Praja Laworoku karena bertentangan dengan aturan dan itu bisa berdampak masalah hukum.

“Makanya saya alihkan di penanganan dampak sosial yang mengacu pada Perpres 62 Tahun 2018 dengan aturan teknis adalah Peraturan Menteri ATR/BPN No 6 Tahun 2020,” kata Bahri.

Sementara itu mantan Kepala Kesatuan Pengelola Hutan (KPh) Muna, Unding, menjelaskan bahwa hamparan lahan yang ada di Desa Lakalamba dan Marobhea telah ditunjuk sebagai hutan tutupan wilayah Kabupaten Muna melalui surat yang dikeluarkan oleh Raja Muna Laode Nika, tahun 1943.

Setelah berubah ke pemerintahan orde baru pada tahun 1985, ada namanya penataan administrasi tata ruang dan kawasan hutan dan perairan Sulawesi Tenggara. Wilayah ini juga masih berstatus kawasan hutan produksi konversi, yang dalam peta kehutanan itu warnanya merah muda.

“Kemudian melalui SK 454 tahun 1999 ada namanya penunjukan peta kawasan hutan dan perairan Sulawesi Tenggara. Lokasi di situ pun masih berstatus hutan produksi konversi (HPK),” jelas Unding.

Selanjutnya, dalam UU kehutanan No. 41 tahun 1999, lahan yang berstatus HPK tujuannya untuk pembangunan di luar kehutanan. Seperti transmigrasi, perkebunan, dan pemukiman dengan pola lain yang diatur oleh pemerintah.

Melalui SK 465 tahun 2011, hamparan wilayah ini termasuk dalam wilayah Bumi Praja Laworoku turun status bersamaan dengan pengusulan beberapa transmigrasi yang ada di Lombu Jaya, di SP sembilan yang sekarang di Bampres.

“Itu turun status di tahun 2011 setelah terbit SK 465 tahun 2011,” bebernya.

Setelah penurunan status ini lah mulai dilakukan penyerahan aset, karena penurunan status HPK ke APL itu menjadi kewenangan pemerintah daerah, melalui tata guna lahan atau tata ruang wilayah di wilayah masing-masing dengan berkonsultasi ke Badan Pertanahan Nasional yang ada di wilayah bersangkutan.

“Di situlah kemudian terbit sertifikat, yang disebut SHM, ada yang kemudian terbit sertifikat hak guna usaha dan seterusnya. Maka muncullah beberapa hak-hak kepemilikan tadi,” terangnya.

Kemudian, terhadap penguasaan oleh masyarakat, kata Kadis PUPR Mubar ini, juga tidak bisa dinafikan. Menurutnya, jangankan di HPK, di hutan lindung pun, bahkan kawasan konservasi itu ada lahan masyarakat dan terbit sertifikat.

“Jadi kita harus mengakui bahwa di negeri kita juga banyak ketimpangan dan ego sektoral. Namun di sisi lain, pada UU No. 5 tahun 1960 ini masyarakat yang menguasai lahan selama 20 tahun berturut-turut punya hak untuk mengajukan kepemilikan,” katanya.

Demikian pula sebaliknya, kata Unding, di Kementerian LHK, memegang peta bahwa ada tanah di Indonesia hampir 80 persen tanah yang ditunjuk oleh pemerintah sejak pemerintahan Hindia Belanda menjadi kawasan hutan negara.

“Jadi, jangankan kita yang jauh dari ibu kota, di puncak itu, itu hutan lindung pak, terbit sertifikat, makanya di UU 41 tahun 1999 kemudian, UU 18 mencabut pasal 50 dan pasal 78 tentang perambahan kawasan, nanti di UU cipta kerja itu dihidupkan kembali pasal perambahan,” tuturnya.

Dalam turunan beleid tersebut, pemerintah membuat solusi, melalui Perpres Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH).
Kemudian keluar PP No 23 tahun 2021 tentang perhutanan sosial.

“Terhadap tadi masyarakat, memang kalau kita lihat dari sisi hak masyarakat, kadang duluan masyarakat ada di situ kemudian turun penurunan kawasan dan ini banyak kejadian dan kita harus akui,” ujarnya

Ia mencontohkan, terakhir ini pihaknya berdebat soal jalan yang ada di Tangkumaho. Jalan itu dibangun sebelum tahun 1999. Belakangan wilayah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan negara.

Namun saat pemerintah hendak membangun jalan, dicegah oleh kehutanan karena tidak boleh membangun di kawasan hutan. Padahal, kata dia, jalan itu sudah ada jauh sebelum penunjukkan hutan kawasan

“Namun terlepas dari histori itu, yang namanya aturan kita harus akui. Makanya waktu itu saya mengajukan pinjam pakai untuk dipakai jalan.
Itu menunjukan bahwa kita patuh pada aturan hukum. Tetapi dalam hal hukum juga ini tidak asal menegakan begitu, ada asas kemanfaatan,” tukasnya.

Iklan oleh Google

Menuntut Janji Pj Bupati Mubar Soal Ganti Rugi Lahan

Masyarakat Desa Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi terus menuntut janji Pj Bupati Mubar, Dr Bahri terkait ganti rugi lahan di Perkantoran Bumi Praja Laworoku. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum masyarakat, Firman Prahara.

Kata dia, Pemda Mubar tidak komitmen dengan janji ganti rugi lahan sebesar Rp8,1 miliar. Berdasarkan asumsi penganggaran yakni Rp5.000 per meter untuk jalur belakang, dan Rp10.000 per meter untuk jalur depan.

Begitu pun dengan salah satu masyarakat Marobea, Safar Pou yang mempertanyakan dasar hukum pemda mengklaim lahan tersebut menjadi hutan lindung, padahal sebelumnya lahan tersebut telah digunakan oleh orang tuanya sejak zaman dulu untuk berkebun.

“Bahkan telah ada lahan yang mempunyai sertifikat kalau berdasarkan histori, di sini kami meminta solusi,” ujar Safar dalam rapat mediasi.

Menanggapi hal itu, Pj Mubar, Bahri mengakui bahwa dirinya pernah menyampaikan ganti rugi lahan masyarakat pada tahun 2022 lalu dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) sekitar Rp5.000 bagian belakang dan Rp10.000 bagian depan dengan total Rp8,1 miliar.

Nilai NJOP itu juga merupakan hasil kesepakatan dengan masyarakat, dengan dasar itulah Pemda Mubar mulai melakukan perencanaan anggaran dengan asumsi bahwa anggaran tersebut cukup untuk dilakukan ganti rugi.

Kendati demikian, proses ganti rugi lahan itu tidak serta-merta langsung di tunaikan karena masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Langkah awal Pemda Mubar adalah melakukan konsultasi di Pemprov Sultra dan di Kejati Sultra serta bersurat di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII.

Berdasarkan hasil konsultasi dari Pemprov Sultra dan Kejati Sultra, bahwa Pemda Mubar tidak dibenarkan melakukan ganti rugi lahan karena melanggar hukum. Konsultasi itu juga dikuatkan oleh balasan surat dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam surat tersebut, Balai Pemantapan Kawasan Hutan menjawab perihal telaah titik koordinat Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworoku, yang menyatakan bahwa telaah teknis dilakukan terhadap titik koordinat menunjukan bahwa lokasi perkantoran Bumi Praja Laworoku berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).

“Jadi itulah dasar kenapa Pemda Mubar tidak melakukan ganti rugi lahan. Bahwa kemudian ada masyarakat menagih janji terkait pernyataan saya, silahkan saja, karena waktu itu saya berbicara pada konteks perencanaan anggaran. Dan terbukti itu dianggarkan, hanya proses eksekusinya berbeda karena kita harus mengikuti aturan,” jelas Bahri.

Dalam hal proses penanganan dampak sosial, Pemda Mubar membentuk tim dimana di dalamnya ada kepala desa, BPN, masyarakat yang didampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri Muna. Pengenaan dampak sosial ini mengacu pada Perpres 62 Tahun 2018 dengan aturan teknis adalah Peraturan Menteri ATR/BPN No 6 Tahun 2020.

“Kemudian dalam proses eksekusi yang berlaku adalah peraturan perundangan, bukan pernyataan. Yang berhak menentukan nilai adalah tim Appraisal sebagai tim independen yang diakui oleh negara,” terangnya.

Ganti Rugi Lahan Bisa Dilakukan Kalau Ada Perintah Putusan Pengadilan

Terkait tuntutan ganti rugi lahan tersebut, Pemda Mubar menegaskan bahwa lahan Perkantoran Bumi Praja Laworoku merupakan milik Pemda. Oleh karena itu, pihaknya bersikukuh tak akan menyahuti tuntutan masyarakat Desa Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi perihal permintaan biaya ganti rugi lahan Perkantoran Bumi Praja Laworoku.

Menurutnya, untuk membuktikan bahwa tanah itu milik masyarakat, Pemda Mubar menyarankan masyarakat menggugat di pengadilan.

“Pemda berpendapat tanah itu milik pemda, bapak juga berpendapat tanah itu milik masyarakat. Maka kita putuskan kalau bisa tim teman-teman silakan mengajukan gugatan ke pengadilan. Saya tunggu saja dan saya simpulkan saya tidak banding. Kalau banding panjang lagi ceritanya. Kita langsung eksekusi agar dia memiliki kekuatan hukum tetap. Agar apa? Agar saya tidak disalahkan membayar tanah sendiri, kemudian membayar tanpa melalui appraisal, saya pasti dihukum,” tuturnya.

Sementara itu, kuasa hukum masyarakat Desa Lakalamba dan Desa Marobhea, Firman, belum bisa menanggapi arahan Pemda agar masyarakat yang keberatan di Desa Lakalamba untuk menempuh jalur hukum.

“Sabar dulu ia, Sebentar, sebentar”, katanya saat dimintai keterangannya soal permintaan pemda agar mengajukan gugatan di pengadilan.

Dalam mediasi tersebut pemda Mubar bersama masyarakat Lakalamba dan Desa Marobhea menyepakati beberapa hal yang berkaitan dengan masalah lahan di Bumi Praja Laworoku.

Namun sebelum disimpulkan Pemda Mubar memberi kesempatan kepada kuasa hukum masyarakat desa Lakalamba yang menuntut ganti rugi untuk memberikan pendapat. Ini dilakukan agar dalam pengambilan keputusan tidak ada opini yang berkembang di luar setelah keluar dari ruangan.

Pada kesempatan itu kuasa hukum dan masyarakat yang dirugikan tidak memberi tanggapan atau sanggahan dan mereka sepakat untuk disimpulkan.

“Sebelum disimpulkan mungkin kuasa hukum atau masyarakat bisa memberikan pandangan terkait pertemuan itu. Kalau tidak ada tanggapan kita simpulkan saja,” kata Bahri.

Setelah tidak ada tanggapan dari kuasa hukum dan masyarakat yang keberatan Pemda Mubar menyimpulkan empat poin penting dalam pertemuan itu melalui berita acara.

Empat poin kesimpulan dari mediasi tersebut yakni :

1. Pemda Mubar menyatakan status kepemilikan lahan Bumi Praja Laworoku adalah milik pemda, berdasarkan penyerahan dari Pemda Muna sesuai penurunan status APL.

Sehingga, pemanfaatan tanah dikenakan ketentuan mengenai penanganan dampak sosial dengan mengacu pada Perpres 62 Tahun 2018 dengan aturan teknis adalah Peraturan Menteri ATR/BPN No 6 Tahun 2020.

2. Untuk menguji status kepemilikan pemda pihak masyarakat yang tetap mengklaim kepemilikan tanah, dipersilahkan untuk menggugat atau menempuh jalur hukum.

3. Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme penyampaian pendapat di muka umum, diharapkan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak menutup jalan yang merupakan fasilitas pelayanan umum, tidak menyuruh atau menghambat pekerjaan pembangunan proyek prioritas daerah dalam kawasan Bumi Praja Laworoku.

4. Dalam hal melaksanakan kegiatan yang dapat mengganggu proyek prioritas, maka pihak penegak hukum akan memproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat Poin kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pj Bupati Mubar, Dr Bahri, Kapolres Muna AKBP, Mulkaifin, Dandim 1416/ Muna, Letkol Inf, Gilles R.B Hogendorp. Kuasa Hukum masyarakat Lakalamba, Firman Prahara. Jen Andri selaku masyarakat. La Dasa selaku masyarakat. Asmarianton selaku masyarakat.

Sementara Safar Pou tidak mau menandatangani berita acara kesimpulan penyelesaian masalah ganti rugi lahan di Perkantoran Bumi Praja Laworoku. (Pialo/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK
Berlangganan Berita via Email
Berlangganan Berita via Email untuk Mendapatkan Semua Artikel Secara Gratis DIkirim ke Email Anda
Anda Dapat Berhenti Subscribe Kapanpun
Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan, ruas (*) wajib diisi