MA Batalkan Perda RTRW Pertambangan di Pulau Wawoni, IUP Harus Dicabut

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan masyarakat mengenai pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pertambangan di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan.

Dikutip dari situs resminya, MA mengabulkan uji materi pemohon atas nama Abidin dan kawan-kawan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW yang diajukan masyarakat Konawe Kepulauan (Konkep).

Uji materi Perda RTRW ini diajukan masyarakat Konkep lewat Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm.

Kuasa Hukum Masyarakat Konkep, Denny Indrayana menjelaskan, putusan tersebut menegaskan Konkep merupakan pulau kecil dan dilarang untuk dijadikan kawasan pertambangan.

“Oleh karenanya, seluruh kegiatan penambangan yang sedang berlangsung semestinya dihentikan,” tegas Denny Indrayana lewat keterangan tertulisnya, pada Jumat 30 Desember 2022.

Putusan perkara yang dijatuhkan tertanggal 22 Desember 2022 itu diperiksa l ketua majelis Dr. H. Irfan Fachrudin, S.H. Hakim Anggota masing-masing Dr. H. Yosran, S.H., M.H., H. Is Sudaryono, S.H., M.Hum. dan Panitera Pengganti Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Sebelumnya, pada 20 September 2022, masyarakat Wawonii yang diwakili Abidin melalui kuasa hukumnya INTEGRITY Law Firm, mengajukan keberatan Permohonan terhadap Perda RTRW tersebut.

Para Pemohon menilai Perda RTRW Konkep Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan berbagai regulasi. Pertama, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua, Undang-Undang Penataan Ruang beserta peraturan turunannya.

Ketiga, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Keempat, Perda Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034.