Klarifikasi Ketua LBH PERADI Konawe Soal Dugaan Penipuan: Itu Kesepakatan Resmi

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PERADI Konawe, Syaiful Kasim, angkat bicara memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan dana klien yang dilayangkan ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).

Syaiful, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PERADI Konawe, menegaskan bahwa seluruh potongan dana yang dipersoalkan oleh pelapor telah didasari atas kesepakatan tertulis dan kontrak hukum yang sah.

“Tidak ada potongan ilegal, tidak ada penipuan atau penggelapan. Semua itu resmi, ada kesepakatan tertulis dan ditandatangani serta bermaterai cukup, administrasinya lengkap, dan diketahui serta disetujui para klien serta ahli warisnya,” ujar Syaiful dalam keterangan tertulis, Senin (12/1).

Menanggapi isu pemotongan dana sebesar Rp600 juta yang disebut sebagai setoran pajak ke Dispenda Konawe, Syaiful meluruskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi biaya pengurusan administrasi hukum yang kompleks.

Ia menjelaskan bahwa dana tersebut mencakup biaya pengurusan turun waris di notaris bagi 10 orang ahli waris, mengingat sertifikat lahan klien masih atas nama almarhum orang tua mereka.

“Saya tidak pernah mengklaim telah menyetor pajak Rp600 juta ke Dispenda. Itu informasi sepihak yang menyesatkan. Faktanya, pajak tidak mungkin sebesar itu dan saat ini masih berproses karena dokumen asli klien masih di pihak perusahaan untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya.

Syaiful membeberkan bahwa selama lima tahun mendampingi klien (Yoslin dan Harmin), dirinya tidak memungut honorarium maupun biaya akomodasi di awal (nol rupiah) karena pertimbangan kondisi ekonomi klien.