Dugaan Korupsi, LMND Laporkan Pansus Perda RT/RW Konkep di Kejati Sultra

Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Kendari (EK-LMND Kendari) melaporkan Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan, ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Sultra terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra), Senin 20 Maret 2023.

Ketua EK-LMND Kendari Halim mengatakan rancangan hingga diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah( RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan 2021-2041 terindikasi terjadinya tindak pidana korupsi dengan memasukkan pasal-pasal bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang seakan-akan dipaksakan oleh pemerintah Konawe Kepulauan.

“Kami mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dalam rancangan hingga lahirnya RTRW Konawe Kepulauan 2021-2041, sebab hal itu telah melanggar UU tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” ungkapnya.

Halim menuturkan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022 yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 menyatakan bahwa peraturan daerah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.