Dewan Minta Pemkot Perhatikan Aturan Dalam Pembangunan Kawasan Industri di Kendari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendukung rencana pembangunan kawasan industri lahan seluas 1200 hektare yang berada di Kelurahan Tondonggeu sampai dengan Tobimeita di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Dewan mendukung secara penuh adanya investor yang hendak berinvestasi atas rencana pembangunan mega industri atau pabrik baterai yang ada di Kota Kendari,” kata Ketua komisi III DPRD kota Kendari LM Rajab Jinik, Senin 18 April 2022.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, meski DPRD mendukung, tapi ada beberapa catatan penting kepada pemerintah kota (Pemkot) Kendari terkait rencana pembukaan kawasan industri tersebut.

“Artinya, sebelum pabrik itu dimulai dibangun kita harus membuka aturan dulu. Pemerintah kota harus membuka ini secara terbuka aturan aturan apa saja yang harus dipenuhi, karena jangan sampai ada aturan disepelekan seperti RTRW kita nanti diubah tapi belum diubah,” jelasnya.

“Karena dudukan dasarnya dan landasan dalam melakukan pembangunan di Kota Kendari diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Tata ruang kita mengatur tentang itu,” sambungnya.

Lanjut Rajab Jinik menjelaskan, ketika berbicara pabrik berarti ada dampak positif buat masyarakat Kota Kendari. Seperti kerjasama yang dibangun oleh pemerintah kota melalui Perusda atau dijalankan secara langsung.

“Saya pikir itu mekanisme yang dijalankan pemerintah kota. Kita hanya menyarankan itu saja bahwa apa-apa yang dibutuhkan dalam proses persyaratan sehingga pabrik itu bisa berdiri,” jelasnya.

“Kita butuh pemerintah kota terbuka, supaya masyarakat menjadikan itu sebagai bahan pengetahuan mereka sehingga tidak dipermasalahkan di kemudian hari. Intinya jangan kita menutupi bahwa bisa terbentuknya izinnya karena ada sesuatu,” sambungnya.

Rajab melanjutkan, ketika pemerintah kota sudah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama bersama investor pabrik asal China, maka DPRD akan melakukan langkah untuk memastikan persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi.

“Nanti kita akan undang juga ke DPRD mulai dari Dinas PUPR, DLHK, PTSP untuk mempertanyakan kesiapan. Yang jelas kita akan serius mendukung dengan terlibat ini dalam tugas dan tanggung jawab DPRD bidang pengawasan,” jelasnya.