Abaikan Izin Lingkungan, WALHI Sebut Dua Perusahaan Penyebab Banjir Lumpur di Pomalaa

By Nawala Media Pada Kamis, 13 November 2025 | 23:11

Kondisi sawah warga setelah diterjang banjir lumpur. (Istimewa)

Dua Desa di Kabupaten Kolaka Desa Oko dan Desa Lamedai, kembali hidup dalam kepungan banjir lumpur. Bencana yang berulang ini memicu kemarahan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara, yang menuding aktivitas industri nikel sebagai biang keladi utama.

Menurut WALHI Sultra, banjir lumpur ini adalah bukti nyata dari krisis ekologis yang diciptakan oleh PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) dan PT Vale Indonesia Tbk.

“Kami sudah berkali-kali mengingatkan bahwa wilayah Pomalaa sedang berada di ambang krisis ekologis. Setiap kali hujan datang, masyarakat harus bersiap menghadapi banjir lumpur akibat kelalaian perusahaan. PT IPIP dan PT Vale Indonesia tidak menghormati izin lingkungannya dan telah mengabaikan keselamatan rakyat,” kata Andi Rahman, Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan pemantauan organisasi tersebut, hilangnya tutupan hutan skala besar akibat pembukaan lahan untuk kawasan industri kedua perusahaan, yang dilakukan tanpa pengendalian lingkungan memadai, telah menyebabkan sedimentasi parah di DAS.

Iklan oleh Google

Akibatnya, air sungai meluap membawa lumpur merah, menggenangi rumah-rumah dan merusak lahan pertanian warga.

WALHI menilai kedua perusahaan telah jelas mengabaikan izin lingkungan yang mereka kantongi.

“Air sungai berubah menjadi lumpur merah, lahan pertanian rusak, dan sumber air bersih tercemar. Ini adalah bentuk nyata pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin oleh konstitusi.,” tambah Andi Rahman.

Atas kejadian ini, WALHI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk tidak lagi tinggal diam dan segera menghentikan seluruh kegiatan pembangunan industri PT IPIP dan PT Vale di Pomalaa.

“Kami mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera menghentikan seluruh kegiatan pembangunan industri PT IPIP dan PT Vale di Pomalaa. Pemerintah tidak boleh membiarkan warga terus menderita akibat aktivitas perusahaan,” tambahnya. (Ahmad Odhe/yat)

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK NAWALAMEDIA.ID BISA DIAKSES VIA GOOGLE NEWS(GOOGLE BERITA) BERIKUT INI: LINK