Rajiun Singgung Komitmen dan Konsistensi DPP Golkar di Pilkada Muna
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) dinilai tidak komitmen dalam mengusung calon kepala daerah. Hal itu disampaikan oleh Calon Bupati Muna LM Rajiun Tumada.
Menurut dia, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia tidak konsisten dengan pernyataan yang disampaikan di beberapa media sosial terkait dukungan calon kepala daerah pada pilkada serentak 2024.
Dalam pernyataan tersebut Bahlil mengaku bahwa seluruh rekomendasi yang ditandaitangani mantan ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto kepada beberapa calon kepala daerah tidak akan diganti.
“Berarti kan tidak komitmen dan tidak konsisten. Partai besar loh ini, bukan partai kecil. Ketika bicara partai besar lalu tidak konsisten, bagaimana kita mau percaya,” kata Rajiun.
Rajiun mengaku, pihaknya telah mendapatkan rekomendasi B1-KWK dari Partai Golkar yang ditandatangani oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Dalam mendapatkan B1-KWK ini tentu harus melalui tahapan dan proses yang panjang di Partai Golkar.
“Saya ini kan sudah ikuti proses, dan kami sudah mendapatkan B1-KWK. Walaupun pada akhirnya kita kembalikan kepada DPP Partai Golkar. Di DPP yang menentukan itu,” jelas Rajiun.
Namun yang menjadi masalah adalah partai besar seperti Golkar tidak mampu menunjukan sikap komitmennya terhadap keputusan yang telah dikeluarkan. Jika kondisi seperti ini terjadi di tubuh partai Golkar maka ia yakin dan percaya ke depan partai Golkar berada di ambang kehancuran.
“Ini kan partai besar yang cukup luar biasa dan ternama tetapi kemudian tidak konsisten dan tidak komitmen dengan calon yang mereka lahirkan. Kalau model seperti ini menjadi pertanyaan, apakah Golkar akan besar di kemudian hari, saya yakin Golkar akan hancur kalau modelnya seperti ini,” tegasnya.
Rajiun juga menyinggung soal pernyataan Bahlil, bahwa jangan main-main dengan Raja Jawa. Pernyataan itu, kata Rajiun mencerminkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar takut terhadap Raja Jawa.
Jika kondisi itu benar terjadi maka Golkar diambang kehancuran.
“Yang pimpin juga ini kan kita tahu sendiri, dia takut terhadap Raja Jawa. Raja Jawa ini kan masalah juga ini,” sentil Rajiun.
Mantan Bupati Mubar ini menyayangkan sikap DPP Partai Golkar yang tidak memanggil mereka-mereka yang telah membangun komunikasi dan komitmen tentang kesepakatan bagaimana mempersatukan partai.
Iklan oleh Google
Ia juga mengaku sejak keluarnya B1-KWK oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia, belum ada juga surat penarikan rekomendasi B1-KWK yang ditandatangani oleh Airlangga Hartarto.
“Makanya saya juga bertanya-tanya, kok bisa begini partai besar. Hanya saja saya tidak mau buat kegaduhan makanya saya berpikir udah lepas saja itu Golkar. Saya kan sudah penuhi persyaratan 20 persen dari 30 kursi di DPRD Muna untuk mendaftar di KPU Muna,” terangnya.
Rajiun juga merasa kasian dengan perjuangan kader-kader Partai Golkar dari bawah namun tiba di pucuk pimpinan, perjuangan itu disia-siakan dan dianggap tidak bernilai.
Padahal, kata dia, partai besar itu tidak mungkin lahir begitu saja tanpa ada campur tangan dari DPD 1 dan DPD 2.
“Kasian ya, di DPD tingkat kabupaten bagus, DPD tingkat provinsi juga bagus. Kok bisa pikiran-pikiran orang di sekitar Bahlil Lahadalia bisa mengubah pikirannya. Saya anggap ini bukan citra yang bagus yang dipertontonkan pada anak-anak bangsa,” pungkasnya.
Diketahui, pada 15 Agustus 2024 lalu DPP Partai Golkar telah menyerahkan rekomendasi B1-KWK pada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, LM Rajiun dan Purnama Ramadhan untuk maju di Pilkada Muna 2024.
B1-KWK tersebut ditandatangani oleh ketua Umum Airlangga Hartarto. Namun dalam perjalanannya rekomendasi B1-KWK yang diterima oleh pasangan calon Bupati Muna tersebut diubah oleh DPP Partai Golkar setelah Bahlil Lahadalia terpilih menjadi ketua umum.
Partai berlambang beringin itu kemudian mengeluarkan rekomendasi B1-KWK untuk bakal calon Bupati Muna, La Ode Kardini berpasangan dengan Noor Dani yang ditandatangani langsung ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Perubahan arah dukungan Partai Golkar itu juga terjadi pada pemilihan Wali Kota Kendari. Awalnya DPP Golkar merekomendasikan pasangan Siska Karina Imran-Sudirman untuk maju pada Pilwali Kota Kendari.
Surat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Golkar lama Airlangga Hartato yang diserahkan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Doli Kurnia Tanjung pada 15 Agustus 2024.
Namun dalam perjalanannya DPP Partai Golkar kembali mengeluarkan rekomendasi pada pasangan Aksan Jaya Putra-Andi Sulolipu maju di Pilwali Kota Kendari. (Pialo/yat)