Pj Bupati Mubar : Pembangunan Perkantoran Laworoku Sudah Sesuai Aturan Lingkungan

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal terdiri dari beberapa poin, di antaranya adalah sebagai berikut.

Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Kemudian proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatanya. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.

“Selanjutnya proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik.  Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara dan/atau penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Bahri, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai persyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Pasal 1 angka 6 Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021).

Berdasarkan uraian ketentuan tersebut ia menyimpulkan bahwa pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing wajib pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kemudian setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki,  Amdal, UKL-UPL, atau SPPL.

“Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut pada angka 3 wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL,” bebernya.

Berkenaan hal tersebut Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini menyampaikan bahwa sebagai komitmen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada tahun 2018 telah menetapkan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup antara lain daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Mubar  dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KHLS RTRW).

KHLS RTRW ditetapkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Mubar dan wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW.

“KHLS RTRW itulah yang kemudian menjadi bagian kelengkapan penetapan RTRW berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2040,” tuturnya.

Lebih lanjut, Alumni 07 STPDN ini menerangkan, dalam pembangunan Bumi Praja Laworoku dimana pengaturan tata ruang telah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2020 pada tahun anggaran 2022, dilaksanakan pematangan lahan dengan menaikan elevasi permukaan tanah melalui penimbunan yang kegiatan berdampak terhadap lingkungan hidup telah dilengkapi dokumen UKL-UPL.

Pemilihan UKL-UPL dimaksud dikarenakan dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Muna Barat telah dilengkapi dengan dokumen KHLS sehingga dikecualikan dalam kewajiban memiliki Amdal sebagaimana kesimpulan tersebut.

“Jadi secara ketentuan di atas terhadap kegiatan penimbunan di Bumi Praja Laworoku pada tahun 2022 dan pembangunan beberapa gedung antara lain pembangunan kantor bupati dan DPRD pada Tahun 2023 yang telah dilengkapi dokumen UKL-UPL telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup,” pungkasnya. (Pialo/yat)